Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kawasan Kumuh untuk Mendukung Program Tiga Juta Rumah

Surakarta – Pada Kamis, 16 Oktober 2025 Klinik PKP Jawa III turut hadir dalam Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kawasan Kumuh, di Gedung Solo Trade Center. Kegiatan rapat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas dan penanganan kawasan kumuh serta mendukung penuh program tiga juta rumah. Bapak Sumarno, A.md, ST., Kepala Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY menyatakan bahwa program tiga juta rumah ini menjadi proyek prioritas nasional dengan target capaian hunian layak ditingkatkan dari 62,25% di tahun 2024 yang kini menjadi 67% di tahun 2025, dan diharapkan mampu mencapai 74% di tahun 2029. Ibu Antin Juliati, S.T., M.M., selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I, BP3KP Jawa III juga memberikan pernyataan mengenai peran pemerintah daerah pada program tiga juta rumah ini. Peran ini diantaranya adalah pemerintah daerah harus menyelaraskan visi dan misi daerah dengan program tiga juta rumah, kemudian memonitoring dan melakukan evaluasi pembangunan perumahan, identifikasi RTLH, pendampingan kepada pemerintah desa dalam forum Musrenbangdes, serta harus mampu berperan dalam menggerakkan dunia usaha untuk bisa terlibat dalam pembangunan atau peningkatan kualitas RTLH melalui dana CSR. Mengenai kawasan sendiri, karena masih terdapat perbedaan mengenai substansi dari pendataan profil kumuh di setiap daerah, maka BP3K Jawa III menyampaikan format pembuatan profil lokasi perumahan dan permukiman kumuh. Klinik PKP Jawa III juga hadir dalam memberikan paparan yang diwakili oleh Bapak Sekar, S.S.T., Bapak Sekar menjelaskan mengenai tugas dan fungsi kehadiran dari Klinik PKP yang juga menjadi salah satu upaya dalam keberhasilan program tiga juta rumah ini. Melalui inovasi pengembangan website yang ditawarkan oleh Klinik PKP Jawa III, Bapak Sekar menyatakan bahwa diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam mempermudah proses kepemilikan rumah. Klinik PKP Jawa III akan terus berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam pelaksanaan program percepatan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui substansi layanannya, dengan melakukan upaya-upaya seperti inovasi digital berkelanjutan, hingga menggandeng pihak-pihak akademisi dan badan usaha untuk mendorong penyediaan hunian layak. Dari rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan pemerintah daerah mulai mampu mensinkronisasikan pendataan profil kumuh di setiap daerah, sehingga penanganan kawasan ini mampu ditangani sebagaimana mestinya. Melalui layanan informasi dan teknis dari Klinik PKP Jawa III juga diharapkan dapat dijangkau untuk setiap lapisan masyarakat serta dimanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhan yang diperlukan.