Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan dan Pemantauan PSN Terkait Proyek Pengadaan 3 Juta Rumah di Yogyakarta

Yogyakarta, 20 Oktober 2025_Klinik PKP Jawa 3 menghadiri Rapat yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia DIY yang bertajuk evaluasi pendampingan Proyek Strategis Nasional pengadaan 3 juta rumah di Wisma Tamu Nalem Pengayoman. Rapat yang melibatkan pengembang, akademisi, dan instansi pemerintah ini membahas capaian program, mekanisme pembiayaan, serta peran pemerintah sebagai fasilitator dalam memastikan hak masyarakat atas hunian terpenuhi. Pemerintah menilai program ini harus berjalan dengan prinsip keadilan sosial dan benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam diskusi, berbagai kendala mengemuka, mulai dari keterbatasan lahan Sultan Ground (SG) di DIY, sulitnya masyarakat lolos BI Checking saat mengajukan KPR subsidi, rendahnya UMP yang memengaruhi kemampuan angsuran, hingga proses perizinan dan fasilitas umum yang dinilai masih berbelit. Pengembang menyoroti tingginya backlog perumahan di wilayah DIY serta perlunya kebijakan yang lebih adaptif, termasuk dukungan bank dalam menyesuaikan skema KPR. Sementara itu, akademisi dari UGM dan UII menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi serta mendorong solusi alternatif seperti hunian vertikal dan skema public housing. Pemerintah menegaskan komitmen menjaga tanah Sultan Ground agar tidak digunakan sebagai jaminan bank demi mencegah peralihan kepemilikan. Selain itu, pemerintah menilai perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan status hak milik, HGB, dan hak guna atas tanah kesultanan, serta pentingnya pencatatan bangunan yang lebih terstruktur untuk mendukung program perumahan nasional. Melalui koordinasi berbagai pihak, pemerintah berharap implementasi program 3 juta rumah dapat berjalan lebih efektif dan menjawab kebutuhan hunian masyarakat DIY.